Menghadapi rechecking pada Lomba 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Provisi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Garut gelar rapat koordinasi yang dipimpin langsung Penjabat (Pj.) Bupati Garut Barnas Adjidin, bertempat di ruang rapat Sekretariat Daerah (Setda) Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (9/9/2024).
Barnas menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk meraih hasil terbaik dalam lomba ini, termasuk menentukan peran, tugas, dan tanggung jawab yang jelas. Untuk mendapatkan penilaian yang terbaik, diperlukan persiapan yang matang, mulai dari bagaimana, siapa, dan apa yang harus dilakukan, dan juga sarana prasarana untuk mendapatkan nilai yang terbaik.
Ia menyebutkan bahwa keterlibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pendukung, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, sangat diperlukan. Barnas berharap sinergi antar semua pihak dapat membawa Garut meraih prestasi terbaik.
“Intinya mah semuanya itu adalah untuk Garut, semuanya bisa dilakukan dengan baik apabila ada kerja sama yang baik dari semua yang punya kepentingan dengan penilaian,” ucapnya.
Di sisi lain, adanya perlombaan ini juga diharapkan desa dapat menjadi lebih maju lagi dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Kepala Desa Wanajaya Iip Firman Nurdin memaparkan, desanya telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi rechecking yang dijadwalkan pada 26 September mendatang.
“Persiapan sejauh ini mungkin beberapa kaitan infrastruktur dan sarana prasarana untuk recheking tadi sudah disiapkan, dan alhamdulilah kita untuk penilaiannya ada beberapa, ada tiga kriteria salah satunya Pokja 1, 2, dan 3,” ucapnya.
Iip juga mengungkapkan keberhasilan desanya yang sebelumnya meraih penghargaan sebagai Desa Ramah dan Layak Anak dari Komisi Perlindungan Anak KPAI Jawa Barat. Prestasi ini diharapkan menjadi nilai tambah dalam lomba, terutama dalam kategori Pokja Paaredi Cekas (Pola Asuh Anak dan Remaja Era Digital Cegah Kekerasan).
Selain itu, Iip merencanakan pembangunan kampung unggulan dengan penerapan pola hidup bersih dan pemasangan CCTV di beberapa titik untuk monitoring aktivitas masyarakat. Pihaknya berharap dukungan dari Diskominfo Garut, terkait koneksi internet yang nantinya pos kamling digital akan diluncurkan untuk pengawasan dan pemberian sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggar aturan.
“Termasuk mungkin ketika ada yang jalan, lewat, ataupun pola hidup masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan ada sanksi sosial disitu, jadi fotonya akan ditempel,” tandasnya.