Oleh Ahmad Kailani
Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menempatkan kedaulatan nasional sebagai salah satu tema utama pembangunan Indonesia. Berbeda dengan pemahaman klasik yang memandang kedaulatan hanya sebagai kemampuan mempertahankan wilayah dari ancaman luar, konsep yang diusung saat ini lebih luas.
Kedaulatan dipahami sebagai kemampuan negara mengelola sumber daya, membangun industri, menjamin ketahanan pangan dan energi, serta memiliki ruang gerak yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan nasional.
Dalam perspektif tersebut, kebijakan seperti hilirisasi industri, penguatan BUMN strategis, pembangunan industri pertahanan, swasembada pangan, dan penguatan investasi nasional merupakan bagian dari upaya memperbesar kapasitas negara.
Tujuannya bukan sekadar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal yang selama ini dianggap membatasi ruang kebijakan Indonesia.
Namun, pertanyaan pentingnya adalah: apakah agenda tersebut cukup untuk mewujudkan kedaulatan yang sesungguhnya?
Dalam kajian ekonomi politik, jawabannya tidak sesederhana “ya” atau “tidak”. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa kedaulatan bukan hanya persoalan memiliki sumber daya atau kekuatan militer, tetapi juga menyangkut kualitas institusi negara.
Ekonom Douglass North menjelaskan bahwa negara akan berkembang apabila memiliki institusi yang mampu menciptakan kepastian hukum, birokrasi yang efektif, serta aturan yang memberikan insentif bagi produktivitas.
Sementara Daron Acemoglu menambahkan bahwa negara akan lebih maju apabila institusinya bersifat inklusif, yaitu memberikan kesempatan yang relatif setara bagi masyarakat untuk berusaha, berinovasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.
Dari sudut pandang tersebut, agenda kedaulatan akan berhasil apabila berjalan bersamaan dengan penguatan institusi. Hilirisasi, misalnya, tidak hanya membutuhkan investasi besar, tetapi juga kepastian hukum, kompetisi usaha yang sehat, perlindungan terhadap hak investasi, serta birokrasi yang efisien. Tanpa itu, hilirisasi berisiko hanya menciptakan industri yang bergantung pada perlindungan negara tanpa mampu bersaing secara global.
Hal yang sama berlaku pada agenda ketahanan pangan. Meningkatkan produksi nasional memang penting, tetapi keberhasilannya juga ditentukan oleh kualitas riset pertanian, teknologi, infrastruktur logistik, pembiayaan petani, hingga tata kelola distribusi. Kedaulatan
pangan bukan hanya soal menghasilkan lebih banyak, tetapi juga membangun sistem yang efisien dan berkelanjutan.
Dalam konteks Indonesia, tantangan terbesar justru sering kali berasal dari faktor internal. Korupsi, birokrasi yang belum sepenuhnya efisien, praktik perburuan rente, serta hubungan erat antara kepentingan ekonomi dan politik merupakan persoalan yang telah lama menjadi perhatian para ilmuwan politik.
Jeffrey A. Winters, misalnya, menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan dapat berkembang menjadi kekuatan politik yang mampu memengaruhi arah kebijakan publik. Jika kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik, maka sebagian manfaat pembangunan dapat terkonsentrasi pada kelompok tertentu dan mengurangi daya dorong reformasi.
Karena itu, agenda kedaulatan nasional pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari agenda reformasi kelembagaan. Negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi juga negara yang mampu memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten, birokrasi bekerja secara profesional, serta kebijakan ekonomi dijalankan secara transparan dan akuntabel.
Dalam perspektif ini, arah kebijakan Presiden Prabowo dapat dipandang sebagai upaya memperkuat kapasitas negara. Fokus pada hilirisasi, ketahanan pangan, penguatan industri strategis, dan pengelolaan aset nasional memiliki landasan yang cukup kuat dalam teori pembangunan modern. Banyak negara yang berhasil melakukan lompatan ekonomi juga memulai transformasinya melalui penguatan kapasitas negara dan industrialisasi.
Namun demikian, sejarah juga menunjukkan bahwa visi yang baik tidak selalu menghasilkan hasil yang baik apabila implementasinya tidak konsisten. Reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan teknologi, dan kepastian hukum tetap menjadi syarat utama agar agenda kedaulatan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan agenda kedaulatan bukan hanya terletak pada banyaknya proyek strategis yang dibangun, tetapi pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Apakah produktivitas nasional meningkat? Apakah industri Indonesia semakin kompetitif? Apakah kesempatan ekonomi semakin terbuka? Apakah hukum semakin dipercaya? Dan apakah kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi tolok ukur sesungguhnya. Dengan demikian, agenda kedaulatan sebaiknya dipahami sebagai sebuah proses jangka panjang, bukan sekadar slogan politik. Visi yang kuat memang penting, tetapi hanya akan menjadi fondasi kemajuan apabila diiringi oleh institusi yang kuat, tata kelola yang baik, serta komitmen untuk menjadikan kepentingan nasional sebagai orientasi utama pembangunan.
Penulis adalah Ketua Umum Perisai Prabowo dan Anggota “98 Resolution Network”
