Kota Bogor mencatat lompatan signifikan dalam reformasi birokrasi tahun 2024 dengan nilai 90,36 dan predikat A-. Nilai ini naik 9,39 poin dibanding tahun sebelumnya dan menjadi yang tertinggi di antara kabupaten/kota di Jawa Barat.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyebut capaian ini sebagai hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan kolaborasi yang konsisten.
“Biasanya peningkatan tak lebih dari lima poin. Kali ini hampir sepuluh poin. Ini luar biasa,” ujar Dedie saat apel pagi di Plaza Balai Kota, Senin (5/5/2025).
Dua komponen utama yang mendorong peningkatan adalah poin pengungkit dan poin hasil. Salah satunya melalui peningkatan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berdampak langsung pada kinerja birokrasi.
Dedie juga menekankan pentingnya optimalisasi aset daerah dan penguatan SDM. Ia menyebut banyak aset belum dimanfaatkan secara maksimal dan berpotensi menambah pendapatan daerah.
“Pendapatan tambahan bisa menopang kinerja lurah, camat, dan perangkat daerah lainnya,” jelasnya.
Peningkatan kualitas SDM di bidang hukum, teknik, pertanian, kesehatan, dan infrastruktur juga menjadi perhatian, termasuk pengembangan talent pool untuk birokrasi.
Pj Sekda Kota Bogor, Hanafi, menambahkan capaian ini bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan buah dari perubahan nyata dalam tata kelola birokrasi.
